Sorotan:
- Perwakilan BEM Universitas Bung Karno bertemu Wapres Gibran di Istana Wapres, Senin (15/6/2026)
- Mahasiswa beri ultimatum 5×24 jam soal MBG, UKT, dan harga BBM
- Muncul saling tuding soal dugaan politisasi aksi, termasuk laporan alat pelacak di mobil aktivis
JAKARTA — Perwakilan mahasiswa dari BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) dan BEM Universitas MH Thamrin diterima Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres, Jakarta, Senin (15/6/2026), usai berdemonstrasi di kawasan Patung Kuda. Dalam pertemuan tertutup itu, mahasiswa memberi pemerintah ultimatum 5×24 jam untuk menindaklanjuti tuntutan mereka.
🔖 Simpan artikel ini — situasi berpotensi berkembang menjelang akhir pekan.
Dari Patung Kuda ke Istana Wapres
Berdasarkan laporan Tribunnews dan Tempo, massa aksi sebelumnya berkumpul di depan Gedung DPR RI, Senayan, dan kawasan Patung Kuda. Koordinator aksi, Muhammad Abdi Maludin yang juga Ketua BEM FH UBK, menyebut massa awalnya berharap bisa bertemu langsung Presiden Prabowo Subianto. Setelah negosiasi, 15 perwakilan mahasiswa akhirnya berjalan sekitar satu kilometer dari titik aksi menuju Istana Wapres untuk berdialog dengan Gibran, yang berlangsung lebih dari satu jam.
Tempo melaporkan mediasi tersebut digelar tertutup dan hanya melibatkan segelintir perwakilan, sebuah keputusan yang menurut Abdi diambil sebagai bentuk niat baik BEM UBK yang sejak awal menggelar aksi secara terstruktur. Tribunnews mencatat Gibran mendengarkan dan menulis langsung poin-poin tuntutan mahasiswa dalam buku kecil, serta berjanji meneruskannya kepada Presiden Prabowo.
Apa yang Dituntut Mahasiswa
Menurut rangkuman Tribunbatam dan Serambinews, ada empat klaster tuntutan utama yang disampaikan mahasiswa kepada Wapres Gibran:
| # | Isu | Tuntutan Mahasiswa |
|---|---|---|
| 1 | Makan Bergizi Gratis (MBG) | Pembekuan sementara program untuk audit transparansi anggaran |
| 2 | Pendidikan tinggi | Realokasi efisiensi anggaran ke subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT) |
| 3 | Regulasi kepolisian | Kaji ulang aturan terkait Polri lewat mekanisme legislasi di DPR |
| 4 | Ekonomi | Evaluasi kenaikan harga BBM (Pertamax) dan jaga stabilitas rupiah |
Mahasiswa menegaskan pemerintah memiliki waktu 5×24 jam sejak pertemuan Senin untuk menunjukkan langkah konkret. Jika tidak, mereka mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar — yang berarti tenggat itu diperkirakan jatuh sekitar akhir pekan ini, 20 Juni 2026.
Tudingan Politisasi dan Soal Alat Pelacak
Di luar isi tuntutan, gerakan ini juga diwarnai polemik soal dugaan tunggangan politik. Suara.com dan JPNN melaporkan aliansi yang menyebut diri “BEM Bersatu” menuding ada keterlibatan aktor politik senior di balik aksi penolakan MBG, dengan menyoroti eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto yang disebut memakai mobil terdaftar atas nama adik seorang purnawirawan jenderal TNI.
Juru bicara PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, membantah tudingan tersebut. Ia menyebut partainya sama sekali tidak memiliki kaitan dengan gerakan mahasiswa tersebut dan menilai tudingan itu hanya disandarkan pada rangkaian asumsi yang dipaksakan.
Terpisah, Tempo melaporkan adanya dugaan pemasangan alat pelacak (GPS tracker) pada mobil yang dipakai Tiyo Ardianto. Guntur Romli mengecam temuan itu sebagai bentuk pengawasan ilegal dan teror psikologis terhadap aktivis mahasiswa.
Baca Juga Viral!! Ruben Onsu Khawatir Anak Terpengaruh Karena Tinggal di Lingkungan Toxic?
Respons Pemerintah dan Apa Selanjutnya
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dalam forum KAMMI di Banten, mendorong mahasiswa membangun “mental aktivis, keahlian global, dan hati nasionalis” — meski pernyataan itu disampaikan dalam konteks seminar nasional, bukan sebagai jawaban langsung atas ultimatum 5×24 jam.
Hingga artikel ini diperbarui, belum ada pengumuman resmi dari Istana atau Badan Gizi Nasional (BGN) terkait audit MBG yang dituntut mahasiswa. Jika tenggat berakhir tanpa langkah konkret, mahasiswa dari berbagai BEM telah menyatakan siap kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar.
FAQ
Kapan mahasiswa bertemu Wapres Gibran?
Pertemuan berlangsung Senin, 15 Juni 2026, di Istana Wakil Presiden, Jakarta.
Apa inti tuntutan mahasiswa?
Audit program MBG, realokasi anggaran ke subsidi UKT, kaji ulang regulasi Polri, dan evaluasi kenaikan harga BBM.
Berapa lama ultimatum yang diberikan?
5×24 jam sejak pertemuan Senin, diperkirakan berakhir sekitar 20 Juni 2026.
Apakah PDI-P terlibat dalam aksi ini?
Juru bicara PDI-P, Guntur Romli, membantah keterlibatan partainya dan menyebut tudingan tersebut tidak berdasar.
